izin trayek. (2) Untuk mendapatkan Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu. izin trayek

 
 (2) Untuk mendapatkan Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahuluizin trayek  19 RT

RETRIBUSI IZIN TRAYEK DI KABUPATEN CILACAP DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI CILACAP, Menimbang : a. Penertiban meliputi yaitu, memeriksa kendaraan travel umum, perusahaan travel, SPJK (Surat penentu jenis kendaraan) dan SPSK (Surat penentu sifat kendaraan). 2)Prioritas diberikan kepada perusahaan angkutan yang mampu untuk memberikan pelayanan angkutan terbaik. Enrekang Retribusi Kebun Raya Retribusi Kekayaan Daerah ( Dispensasi Jalan ) Retribusi Penggantian Biaya. Retribusi izin usaha perikanan merupakan pungutan atas pemberian izin untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan. Subjek penelitian berjumlah 6 (enam) orang yaitu Kepala Sesi. 000 atau 6. 6 Analisa Data Analisis data adalah langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi data, dimana data yang diperoleh dikerjakan dan dimanfaatkan14. 3. bahwa Retribusi Izin Trayek di Kabupaten Purworejo telah dipungut bedasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum dan. . Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2011 Nomor 11,Retribusi Izin Trayek Triwulan IV Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam kolom 2 dan kolom 6 Lampiran Il, Ill, IV, V, dan VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini. 4) Retribusi izin trayek. 000 per kendaraan. 000. 125. Hak Akibat Pemutusan Hubungan Kerja. Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayekdengan judul “Analisis Penertiban Angkutan Umum Tanpa Izin Trayek (Travel Ilegal) oleh Dinas Perhubungan Provinsi Riau di Kota Pekanbaru”. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Lampiran : 1 (satu) berkas u. bahwa pemberian izin trayek angkutan penumpang umum merupakan salah satu objek retribusi yang dipungut daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah; c. Namun dalam Pasal 19 ini hanya menyebutkan faktor – faktor yang menyebabkan dapat dicabutnya suatu izin trayek tersebut. 8. Dalam konteks PO Bus, berikut yang harus dipenuhi untuk memperoleh Izin Usaha Angkutan Penumpang: Untuk kartu pengawasan Izin Perutean berlaku selama 1 tahun sejak KP Induk disahkan. Salah satu aturan yang mengatur mengenai bus adalah Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek. Dokumen Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau . b. Baca juga: Pantas Orang Mau Naik Bus Sugeng Rahayu, Harga Tiketnya Cuma Segini. 000 + 3. 000 5 Tahun Rekomendasi Kartu Pengawasan merupakan bagian dokumen perizinan yang melekat pada setiap kendaraan bermotor umum, sehingga tidak perlu tarif tersendiri. 85/HK. Rumusan Masalah Dari fenomena yang ada dilapangan, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut a. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Persetujuan Penggunaan Kapal Asing untuk Kegiatan Lain di Wilayah Perairan Indonesia yang Tidak Termasuk Kegiatan Mengangkut Penumpang dan Barang. pelaksanaan Pembangunan Kawasan Parkir; cc. BUPATI MUARO JAMBI, Menimbang : a. {"metadata":{"data":{"id":"0566e037-b71c-4357-a2f3-9ba40eddad94","name":"Tahun 2015 - Data Rekapitulasi Retribusi Kota Bandung"},"dataset":{"id":"85f1fc04-68d7-4920. Raperda Kab. Retribusi izin trayek: Izin trayek a) mobil penumpang sampai dengan 8 (delapan) tempat duduk Rp. 761 unit, dari 4. Contoh Surat Rekomendasi Izin Trayek. bahwa berdasarkan Pasal 141 huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Izin Trayek merupakan salah satu jenis Retribusi Perizinan Tertentu yang. salinan jawaban persetujuan pengoperasian kapal dan laporan realisasi pengoperasianIzin gangguan. Retribusi Izin Trayek. " Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, vol. 107 XIV. Retribusi izin usaha perikanan merupakan pungutan atas pemberian izin untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan. detikOto Rabu, 06 Sep 2023 06:22 WIB Bus Sugeng Rahayu 'Bolak-balik' Celaka, Kok Izin Trayeknya Tak Dicabut? Bus Sugeng Rahayu sudah tujuh kali kecelakaan di Jawa Timur sepanjang 2023. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,. Mobil Penumpang Umum 100,000 b. Selanjutnya, perusahaan angkutan umum wajib memiliki izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek. Monitoring Potensi Wisata Sembalun. d 26 orang) d. RETRIBUSI IZIN TRAYEK. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten. 37. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pemungutan retribusi ijin trayek kendaraann oleh dinas perhubungan komunikasi dan informatika di Kabupaten Sleman serta kendala-kendala yang dihadapi. 21/DLLAJ-AT/564 Tentang Pengelolaan Trayek Mobil Angkutan Penumpang Umum. Nama Daerah Nama Raperda Kelengkapan Dokumen Draft. Kecelakaan maut terjadi di Jalan Raya Ngawi-Maospati KM 9-10, Desa Tambakromo, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi, Kamis (31/8/2023). 17 Tahun 1977 tentang Izin Mendiirkan Perusahaan Angkutan Kendaraan Bermotor Umum; Perda Kab. Dari tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika mempunyai sasaran untuk tercapainya peningkatan saranaPP ini mengatur antara lain mengenai ketentuan-ketentuan terkait analisis dampak Lalu Lintas, pengujian dan rancang bangun Kendaraan Bermotor, penyelenggaraan Terminal, Perizinan Berusaha bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta subsidi penyelenggaraan angkutan, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Penyelesaian Permohonan dan Masa Berlaku : Pemberian Izin trayek dan Izin usaha diberitahukan. 12. Sebanyak 600 orang diangkut oleh Kereta Cepat Jakarta Bandung dalam sekali perjalanan. 1. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Kendaraan angkutan umum tidak dalam trayek dan Izin Insidentil tidak termasuk RETRIBUSI IZIN TRAYEK NO JENIS IZIN Tarif Retribusi Pemberian Izin Dalam Trayek Izin Trayek Baru : a. bahwa Retribusi Izin Trayek merupakan sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga perlu pengaturan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akutanbilitas dengan memperhatikan potensi daerah; b. Menguasi pengoprasian komputer. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Qanun ten tang Retribusi Izin trayek. Izin Usaha Pariwisata 15. Menerima berkas permohonan beserta draft Izin Trayek Angkutan Umum dan SKRD dari Petugas Unit kemudian memeriksa draft Izin Trayek Angkutan Umum ; apabila terdapat kesalahan pada draft Izin Trayek. Surat Rekomendasi Usulan 8. izin trayek" hal ini sebagai upaya pengembalian fungsi Terminal yang belakangan sudah tidak diperhatikan oleh pengemudi kendaraan bermotor umum. 26) 6. 000,- Izin trayek berlaku untuk 1 (Satu) kendaraan selama 5 (lima) tahun. 10. Nunukan terkait Retribusi Izin Trayek Angkutan Sungai dan Danau Serta Angkutan Penyeberangan Lintas Pelayaran dalam Wilayah Kabupaten Nunukan dan pasal-pasal perubahan yang disampaikan dalam raperda dimaksud sebagai berikut: 1. 9. 2. Retribusi Izin Usaha Perikanan untuk pungutan atau pemberian izin untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan. Angkutan adalah pemindahan orang dan/ atau barang dari satu tempat ke tempat lain denganjaringan, izin trayek angkutan, kebijakan perpakiran, dan perambuan lalu lintas. 2. DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA. Evaluasi trayek dilakukan untuk mengetahu kebutuhan armada dalam trayek, membatasi pemberian izin trayek baru secara selektif, melakukan pengalihan kendaraan dari rute “kurus” ke rute “gemuk” dan memulai system pemberian ijin trayek berdasarkan “Quality Licencing” atau Lelang. Bibit Ternak 3. c. Izin Insidentil tidak termasuk sebagai objek Retribusi Izin Trayek. PERMOHONAN REALISASI KENDARAAN Tahap Keempat : Perusahaan mengajukan permohonan izin realisisi kendaraan dengan menyertakan data-data kendaraan yang ingin diajukan. 000,00 (dua ratus juta rupiah). Surat keputusan izin trayek; b. Mobil Bus (seat 16 s. Trayek Angkutan perkotaan dan perdesaan khusus untuk pelajar Angkutan dan/atau mahasiswa; b. Pemungutan Retribusi izin trayek travel Pekanbaru- Sumatera Barat berdasarkan Peraturan Daerah Provinsinsi Riau No 7 Tahun 2013 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu yang ditangani oleh Dinas Perhubungan Provinsi Riau belum optimal di karenakan masih banyaknya para pemilik atau pengusaha mobil angkutan Pekanbaru-. Jenis Izin. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 huruf d Pasal 156 ayat (1) Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah dapat menetapkan Retribusi Izin Trayek; c. Sertifikat standar pendaftaran terminal khusus. 3) Retribusi izin gangguan. OSS - Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Surat Rekomendasi Kerja. Izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah; Izin trayek angkutan penumpang umum; Izin operasi kendaraan umum tidak dalam trayek; Izin usaha angkutan; Izin insindentil. d 26 orang) d. Kab. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 117 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek. Bagian Keempat Izin Insidentil Pasal 59 (1) Izin insidentil merupakan izin yang hanya diberikan kepada perusahaan angkutan yang telah memiliki izin trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, untuk menggunakan kendaraan bermotor cadangannya menyimpang dari izin trayek yang dimiliki; 36 (2) Izin insidentil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1. 000,00 per kendaraan per tahun; Angkutan. 2)Jumlah Penerbitan Izin Trayek Kota Magelang Tahun Pilih Tahun 2020 Semester 1 2020 2021 Semester 1 2021 2022 Semester 1 2022 2023 Semester 1 2023 Sumber : Dinas Penanaman Modal & PTSPRetribusi Kartu Pengawasan Ijin Trayek (Bend. Dokumen Izin Trayek Angkutan Pedesaan 1. Izin Operasi adalah izin penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum untuk angkutan tidak dalam trayek. Hubla60. memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan; b. Mobil Penumpang Umum 100,000 b. IZIN TRAYEK & KARTU PENGAWAS. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi palingDaerah dan Retribusi Daerah, penyelenggaraan izin trayek sebagai salah satu jenis retribusi jasa umum; d. Retribusi Izin Trayek adalah pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan usaha untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu trayek tertentu dalam wilayah kabupaten/kota. Menurut Husaini dan Usman (2009:52) observasi menjadi salah satu teknik pengumpulan data apabila sesuai dengan tujuan penelitian, direncanakan dan dicatat secara sistematis, serta dapat dikontrol keandalan (realbilitas) dan keasihannya (validalitasnya). 32a. Izin Pemakaman; Izin Trayek; Izin Pendirian Rumah Sakit; Izin Apotek; Izin Klinik; Silahkan mengisi data Profil Anda terlebih dahulu secara lengkap, kemudian Tambahkan Izin yang Anda inginkan. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan di bidang usaha angkutan darat, sungai, dan danau, Pemerintah Daerah perlu melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kendaraan-kendaraan angkutan penumpang umum yang. Perizinan Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek ini adalah sebagai pedoman dan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi serta akses informasi dan perizinan yang lebih mudah, cepat, sederhana, efektif dan efisien. Setiap orang yang mengoperasikan kapal pada angkutan sungai dan danau tanpa izin. Memiliki surat izin usaha angkutan; 2. Setiap orang yang mengoperasikan kapal pada angkutan sungai dan danau tanpa izin trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp200. A. izin trayek 2. BAB III TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH Bagian Kesatu Target Pajak Daerah Pasal 4 (1) Target penerimaan pajak daerah adalah. Berikut ini adalah daftar lengkap sinonim izin menurut Tesaurus Bahasa Indonesia. Retribusi Izin Mobil Angkutan Khusus 75,000 3. Mobil Penumpang Urnum b. Besaran Uang Pesangon (pasal 40) Masa kerja < 1 tahun, besaran nya 1 bulan upah. 19 RT. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Gedung; 2. 2. [10] c. -1-pemerintahdaerahkabupatendharmasraya peraturandaerahkabupatendharmasraya nomor:15tahun2005 tentang retribusiizintrayek denganrahmattuhanyangmahaesaIzin Trayek ( Angkutan Penumpang dan Bus Umum ) 5. Kategori : Berita Regulasi Lapor Pajak Tips Pajak. Pagentan, Kab. 200. Surat Izin Praktek Dokter Spesialisdan Olah Raga, Retribusi Izin Trayek, Retribusi Izin Usaha Perikanan; - menyesuaikan nomenklatur dan pengaturan kembali Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sesuai dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; - mengubah rujukan pasal pada Pasal 177; - penyesuaian legal drafting pada beberapa pasal 3. Ketèrångah Nomenklatur pungutan disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009. Lihat Lainnya. bahwa dengan. Jumlah Dan Izin Trayek Bus Kota Tahun 2010-2014. Indonesia, Kementerian Perhubungan. DAFTAR PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA PERANGKAT DAERAH PERIZINAN 1. pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan dan PemasanganBiaya perijinan dan administrasi. Izin Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi. Kartu pengawasan; e. #KawanLaut, Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Lollan Panjaitan melepas seluruh Kontingen Olahraga Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang mengikuti turnamen olahraga dalam rangka. Pasal 5 (1) Jenis pelayanan perizinan yang menjadi kewenangan Dinas PMPTSP meliputi: a. Permohonan Izin Trayek. Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi adalah angkutan dari satu kota ketrayek tetap dan teratur dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sekali dan hasilnya. Izin Pendirian Optical 5. 103 3) Pelayanan Perizinan Berusaha Izin Crossing / Perlintasan Jalan. 000,-/5 (lima) c) 13 (tiga belas) sampai dengan tujuh belas). dihapus. Tidak menerima email aktivasi ? Kirim Ulang Kode Aktivasi. Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau (unluk kapai yang melayani trayek dalam Daerah) Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyebrangan (sesuai domisili badan usaha) Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Penyebrangan (sesuai domisili badan usaha) Izin Usaha Jasa Perawatan dan Perbaikan Kapal Izin. Pasal 4 Subjek Retribusi Izin Trayek adalah Orang Pribadi atau Badan yang memperoleh Izin Trayek dari Pemerintah Daerah. 500 angkutan perkotaan (angkot) yang beroperasi di Kabupaten Bandung Barat (KBB) tidak diurus atau memperpanjang izin trayek. c. Supratman No. Direktorat Kepelabuhanan. SIPPN Merupakan media informasi elektronik satu pintu meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian informasi dari penyelenggara pelayanan publik kepada masyarakat. Mobil Bus kecil (Kategori I) 150,000 c. Pada aturan tersebut, jenis bus berdasarkan jaringan trayek terdiri dari lima jenis, meliputi: 1. 1. Aturan ini disebutkan dalam Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM. 26. Mobil Bus (seat 27 orang) Izin Trayek Ulang Perpanjangan Izin: a. 1). Alasannya karena tarifnya terbilang cukup terjangkau. Biaya ini dikeluarkan untuk perizinan kendaraan tahunan, di mana besarannya sudah ditetapkan oleh pemerintah secara tetap. SIPF. 3. 5) Retribusi izin usaha perikanan. salinan spesifikasi teknis kapal yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut; 3. 2) fasilitas yang disediakan bus tidak memadai. sop pertimbangan teknis izin usaha perusahaan angkutan laut pelayaran rakyat yang beroperasi pada lintas pelabuhan kabupaten/kota dalam daerah provinsi, pelabuhan antar daerah provinsi, dan pelabuhan internasional; sop pertimbangan teknis izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek. Dikutip Dari laman Bapenda Provinsi Jawa Barat, masa retribusi suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan Jasa dan perizinan tertentu dari. penetapan dan pengawasan terhadap. Angkutan Lintas Batas. 000 (6. 000,-15 (lima) tahun; b) mobil bus dengan kapasitas 9 (sembilan) sampai dengan 12 (dua betas) tempat duduk Rp. Mobil Bus (seat 16 s. Surat pemyataan kesanggupan untuk mentaati kewajiban sebagai pemegang izin trayek. E. Izin Trayek 7. Itulah jenis-jenis retribusi daerah yang perlu Anda ketahui, sehingga tidak keliru dalam membedakan retribusi daerah dengan pajak daerah. Penerbitan izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang melakukan kegiatan pada lintas pelabuhan antar -Daerah provinsi dan internasional. . PENGAWASAN IZIN TRAYEK ANGKUTAN KOTA Oleh : Randi Perdana Nasution Nim : 11475104870 ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam pengawasan izin trayek angkutan kota khususnya dalam pengawasan, perizinan dan penertiban. * Klik nama file untuk pratinjau atau klik tombol download untuk mengunduh. Trayek adalah lintasan kendaraan bermotor umum untuk pelayanan jasa angkutan orang, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan dengan semakin dibutuhkannya sarana jasa pelayanan angkutan umum oleh masyarakat, maka Peraturan Daerah Kabupaten. Surat Permohonand. Izin trayek diperbaharui setiap waktu tertentu dan diperpanjang (Pasal. OOI RW. 10. Prosedur Pemberian Izin Trayek Untuk Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum dan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai No. IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME BARU UKURAN LUAS MULAI DARI 16 M2, KAWASAN KHUSUS BANDARA DAN JALAN TOL. OSS RBA sebagai transformasi dari OSS Versi 1. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk. Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau (untuk kapal yang melayani trayek dalam daerah Kabupaten) 8. 14. 1448: Lihat. Pesona Tiga Gili di Lombok Timur.